Ujian Nasional

INILAH.COM, Jakarta - Kepala Pusat Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bambang Indriyanto mengatakan pemerintah tetap menjadikan kritikan publik terkait ujian nasional (UN) sebagai tantangan agar lebih kredibel.



"UN itu bukan hanya legal tapi juga valid. Permasalahan di UN adalah masalah distribusi bukan substansi UN," kata Bambang di Cikini, Jakarta, Sabtu (5/10/2013).
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang berupaya meningkatkan kredibilitas dan akseptabilitas UN, semua manajemen terus diperbaiki. Pemerintah sudah membicarakan secara eksplisit mengenai pencetakan soal ujian nasional tidak di provinsi. "Semua ada di tangan menteri, tapi usulan itu dibahas," tuturnya.
Untuk mengatasi berbagai persoalan di UN, lanjut dia, tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek karena saat ini posisi pemerintah dilema. "Pemerintah diam saja dikritik, melakukan apa saja juga dikritik," ujar Bambang.
Menurut dia, kalau memang ujian nasional ditarik tentu akan lebih berdampak negatif. Maka dari itu, sambil berjalan pemerintah akan melakukan perbaikan-perbaikan supaya penyelenggaraan UN kedepan lebih baik lagi.
"Kami terima kritik dan saran untuk UN 2014. Kami sudah mempersiapkan UN sejak saat ini, agar masalah distribusi soal UN tidak mengalami gangguan lagi. Upaya memperbaiki manajemen UN juga terus dilakukan," jelas Bambang.
Di samping itu, Bambang mengatakan kalau ada kepala daerah yang ingin membantu siswa yakni dengan memberikan sarana dan prasarana pendidikan, supaya bisa lebih baik dalam belajar, bukan guru justru intervensi supaya siswa lulus dalam UN.
"Bantuan seharusnya bukan dalam bentuk meminta agar siswa diluluskan, ini berdampak buruk," tandasnya.